jump to navigation

Tarif jadi Presiden December 24, 2008

Posted by ropeh1 in Topik Hangat.
trackback

”Saya tak akan mampu jadi presiden jika tarifnya segila ini,” ujar Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang gemas melihat demokrasi berubah menjadi sebuah industri politik. Di era Jimmy Carter, suksesi presiden tak memerlukan dana besar untuk menyulap dirinya yang tidak terkenal menjadi seorang presiden.

Jimmy Carter sadar tak akan mampu meraup dana US$ 20 juta yang dibutuhkan seorang kandidat pada Pemilu 2000. Realitas itu pula yang menyebabkan Elizabeth Dole mundur dari nominasi presiden. Kandidat Partai Republik itu sadar tak mampu menambang uang untuk memenuhi target tersebut. Demokrasi di milineum ini memang tak menyisakan ruang bagi petani kacang “berkantong kempis” seperti Carter untuk tampil ke permukaan.

Premis Carter bahwa demokrasi telah menjelma jadi industri politik itu benar adanya. Ingat saja berapa dana yang dibutuhkan untuk menggelar pesta demokrasi tersebut maupun amunisi yang dibutuhkan para peserta untuk kampanye. Delapan tahun silam, George W. Bush menghabiskan US$ 36 juta untuk iklan televisi. Al Gore mengeluarkan US$ 31 juta untuk hal yang sama. Biaya itu kini meningkat 50% dibandingkan dengan pemilu empat tahun sebelumnya.

Untuk iklan televisi sehari saja, Obama menghabiskan dana US$ 3,3 juta. Angka yang melambung tinggi ini tak hanya terjadi di negeri orang. Di negeri kita, fenomena yang sama juga terjadi. Anggaran pemilu membengak dari tahun ke tahun. Pemilu 2009 diprediksi menelan biaya Rp 47,9 trilyun. Belum lagi biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di 33 provinsi serta puluhan kabupaten dan kota.

Sebagai gambaran, anggaran KPUD Jawa Timur untuk pilkada putaran pertama Rp 600 milyar dan putaran kedua Rp 257 milyar. Bila ditotal, angka kebutuhan untuk menggelar pilkada di negeri ini memang sangat fantastis. Jika masih hidup, mungkin Bung Karno akan mengatakan hal yang sama seperti Carter.

Untuk biaya memoles diri pun, kita tak kalah oleh bangsa lain. Iklan televisi Soetrisno Bachir pada periode Mei-Juni lalu diperkirakan menelan dana Rp 40 milyar. Sedangkan kampanye dua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta masing-masing menghabiskan Rp 10,93 milyar dan Rp 31,14 milyar. Tak sulit mengalkulasi jumlah dana yang dibuang seluruh peserta pesta demokrasi di negeri ini untuk berkampanye.

Ada sesuatu yang kurang pas dan harus dibenahi pada mekanisme ini. Dana yang melimpah seharusnya dapat diformulasikan untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Jika tidak, industri politik hanya akan menjadi media yang terus memiskinkan rakyat. Premis ini tidak mengada-ada, tapi didukung dengan sejumlah fakta. Biaya demokrasi yang mahal pada dasarnya harus dipikul rakyat melalui pajak. Semakin mahal biaya yang diserap industri politik, semakin besar pula pajak yang harus dibayar masyarakat dan semakin kecil pendapatan per kapita rakyat.

Negara tanpa demokrasi justru memiliki kehidupan lebih sejahtera. Tengok saja negara monarki seperti Brunei, Kuwait, Dubai, dan Arab Saudi. Di negara-negara itu tidak ada pemilu dan konsekuensinya tidak ada pajak. Qatar, yang indeks demokrasinya berada di peringkat ke-142, jauh di bawah peringkat negeri kita, justru memiliki pendapatan per kapita ketiga tertinggi di dunia. Di sisi lain, di negara-negara yang mengklaim diri sebagai barometer demokrasi, pajak yang diterapkan justru sangat mencekik rakyatnya.

Hal ini tak berarti demokrasi tidak perlu, melainkan harus ditata lebih baik agar tak membuat masyarakat depresi. Rakyat dijerat dengan berbagai pajak yang tinggi, sedangkan para peserta pesta demokrasi tak jarang depresi karena terlilit utang. Hillary Clinton, yang kalah dalam nominasi Partai Demokrat dari Obama, terjerat utang kampanye sebesar US$ 20 juta. Beruntung, Obama menyerukan agar masyarakat menyumbang Hillary untuk menutup utangnya. Kendati tidak melalui pajak, lagi-lagi masyarakat yang harus menanggung beban melalui seruan sumbangan tadi.

Terlepas dari beban yang harus ditanggung rakyat, nasib Hillary jauh lebih beruntung dibandingkan dengan para kandidat yang gagal di negeri ini. Mantan calon Bupati Ponorogo yang kalah dalam pilkada 2005, H.M.Z. Yuli Nursanto, harus berujung di penjara dan rumah sakit jiwa setelah tiga kali gagal bunuh diri karena depresi. Selain terlilit utang kampanye milyaran rupiah, ia pun digugat cerai istrinya. Calon bupati yang kalah dalam pilkada Nganjuk juga berurusan dengan pihak berwajib karena dugaan penipuan sebesar Rp 1 milyar.

Aturan kampanye dan mekanisme pemilu memang harus dikencangkan agar demokrasi di negeri ini tak semakin banyak menelan korban. Durasi kampanye yang panjang dan mekanisme pemilu yang tak efektif hanya akan menimbulkan ongkos demokrasi sangat mahal. Kita tentu tak ingin lagi melihat mantan calon bupati, yang biasanya tampil mentereng, kemudian berkeliaran mengenakan celana kolor karena kalah dan depresi. Atau mantan anggota dewan yang terhormat memanjat tower dan mengancam terjun bebas karena depresi.

Uang pada akhirnya akan menghancurkan demokrasi dan membuat para pesertanya mengalami depresi. Perlu dipikirkan sebuah aturan dan mekanisme baru agar demokrasi tak menjelma menjadi demopresi. Tak sekadar membuat orang tanpa kemampuan jadi gila jabatan, tapi justru jadi gila benaran.

Budi Gunawan
Pemerhati kebijakan publik
[Laporan Utama, Gatra Nomor 2 Beredar Kamis, 13 November 2008]

Kiriman Jhon Leknor

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: