jump to navigation

Suspensi BUMI Vs Prinsip Keterbukaan Bursa November 10, 2008

Posted by ropeh1 in Topik Hangat.
Tags:
trackback

KOMPAS Sabtu, 8 November 2008 | 03:00 WIB
Reinhard Nainggolan

Fokus perhatian pelaku pasar modal Indonesia terhadap krisis keuangan di AS seakan berhenti sejenak.  Pemilihan Presiden AS yang dimenangi Barack Obama pun ditanggapi dingin. Dalam sepekan terakhir, perbincangan di antara mereka justru seputar penjualan dan suspensi saham PT Bumi Resources Tbk.

Gonjang-ganjing penjualan saham Bumi Resources (BUMI) bukanlah hal baru. Kabar ini telah merebak sejak bulan Oktober.

Berawal dari kejatuhan harga saham BUMI beserta lima saham emiten kelompok usaha Bakrie lainnya pada 6 Oktober. Saat itu, saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), induk usaha Grup Bakrie, anjlok 40,82 persen, yakni dari Rp 245 menjadi Rp 145 per saham.

Adapun saham BUMI, anak usaha Grup Bakrie, turun 32 persen, dari Rp 3.200 menjadi Rp 2.175 per saham. Empat saham lainnya, yaitu saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), tergerus 32-40 persen.

Jatuhnya harga saham ini dipicu oleh rumor tentang kegagalan BNBR menebus saham lima anak usahanya yang digadaikan kepada berbagai pihak. Kabar yang menyebar dengan cepat itu mendorong investor melepas saham- saham Grup Bakrie pada harga murah.

Keesokan harinya, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan, atau melakukan suspensi, terhadap seluruh saham Grup Bakrie. BEI juga memanggil manajemen seluruh emiten Grup Bakrie.

Seminggu kemudian, manajemen BNBR menggelar paparan publik, dan mengakui, bahwa perseroan telah menggadaikan 5,017 miliar saham BUMI, sebanyak 4,76 miliar saham ENRG, dan 3,796 miliar saham ELTY kepada tiga lembaga keuangan asing dan tujuh perusahaan investasi serta sekuritas dalam negeri.

Dari gadai saham, atau repurchase agreement (repo) itu, BNBR memperoleh pinjaman 1,386 miliar dollar AS ditambah Rp 560 miliar. Total pinjaman lebih dari Rp 14 triliun.

Untuk menebus repo tersebut, BNBR menyatakan akan menjual saham perseroan di BUMI, ENRG, ELTY, UNSP, dan BTEL. Pertama, 15,3 persen saham ELTY akan dijual kepada Avenue Luxembourg SARL dengan harga 46 juta dollar AS dan 5,6 persen saham UNSP ke Longines dengan nilai 10 juta dollar AS.

Berdasarkan informasi yang dinilai memadai itu, terhitung 17 Oktober BEI membuka kembali perdagangan saham ELTY dan UNSP, termasuk BTEL yang belum jelas akan dijual kepada siapa.

Adapun saham BNBR, BUMI, dan ENRG tetap disuspensi. Alasannya, BEI masih membutuhkan informasi tentang siapa pembeli BUMI dan ENRG, berapa harganya, serta bagaimana perubahan struktur pemegang saham.

Informasi untuk saham BUMI akhirnya muncul pada 1 November. Melalui konferensi pers, Direktur BNBR Ari S Hudaya menyatakan, BNBR telah menandatangani perjanjian dengan Northstar Pasific Ltd, sebuah perusahaan investasi di Indonesia yang dimotori oleh Patric Waluyo.

Isi perjanjian menyebutkan, Northstar Pasific, yang memiliki afiliasi dengan perusahaan investasi yang tergolong terbesar di dunia, Texas Pacific Group, akan membeli 35 persen kepemilikan BNBR di BUMI.

Saham sebanyak 6,791 miliar itu dijual BNBR dengan harga 1,3 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 14,04 triliun.

Pascapengumuman itu, BEI belum berkenan mencabut suspensi saham BUMI, dengan alasan BNBR masih harus melakukan paparan publik.

Bagi sebagian pelaku pasar yang menghendaki saham BUMI segera dibuka, kebijakan BEI itu dinilai tidak konsisten karena informasi lengkap penjualan BUMI telah disampaikan manajemen BNBR.

”Kenapa setelah penjualan ELTY dan UNSP diumumkan suspensinya dicabut. BTEL yang belum jelas dijual kepada siapa sudah diperdagangkan,” kata Matheu, pemegang saham BUMI.

Belum reda pro dan kontra pendapat di pasar, secara mendadak pada Rabu (5/11) pagi, BEI mengumumkan akan mencabut suspensi saham BUMI, sekalipun BNBR belum melakukan paparan publik. Keputusan itu mengejutkan pelaku pasar.

Kepanikan pasar belum berkurang. Pada hari yang sama, BEI mengumumkan pencabutan suspensi saham BUMI batal dilakukan karena adanya permintaan pemerintah.

Pelaku pasar pun semakin bingung, apalagi BEI tidak bersedia menyebutkan pihak pemerintah yang mana yang meminta pembatalan pencabutan suspensi BUMI itu.

Kebingungan pelaku pasar semakin berlipat-lipat ketika Erry Firmansyah dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany menyatakan, pemerintah meminta pembatalan pencabutan suspensi karena masih ada informasi yang belum jelas dan menyebar secara merata.

Namun, sekali lagi, otoritas bursa dan pasar modal tidak menyebutkan informasi apa yang dianggap belum jelas itu.

Wewenang otoritas

Menghentikan ataupun membuka kembali perdagangan sebuah saham adalah wewenang otoritas BEI. Suspensi saham yang tengah diselimuti rumor, atau informasi yang simpang siur, memang harus dilakukan agar investor berhenti sejenak melakukan transaksi.

Tanpa informasi yang jelas dan menyebar secara merata, investor akan salah dalam mengambil keputusan menjual atau membeli saham.

Di lain pihak, segelintir orang dapat memanfaatkan ketidakjelasan setiap informasi di pasar modal untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, di tengah keterpurukan pihak lain yang tidak memiliki informasi.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban penyelenggara pasar modal untuk mengupayakan tersedianya informasi yang merata kepada seluruh pelaku pasar.

Dengan informasi yang merata, seluruh pelaku pasar memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan analisa terhadap sebuah saham, atau terhadap pasar secara keseluruhan.

Namun, yang terjadi di pasar modal Indonesia sepekan terakhir ini jauh dari prinsip keterbukaan, apalagi kejelasan. Otoritas bursa saham justru menutup rapat informasi yang ingin diketahui pasar.

Menurut pengamat pasar modal, Adler Manurung, BEI dan Bapepam-LK harus menunjukkan surat pemerintah yang meminta pencabutan suspensi BUMI dibatalkan.

”Mereka juga harus menyampaikan informasi apa yang pada Rabu lalu dianggap belum jelas sehingga pencabutan suspensi BUMI batal. Apa informasi itu hanya milik otoritas dan pejabat negara sehingga pelaku pasar tidak berhak mengetahuinya,” kata Adler.

Melaksanakan prinsip keterbukaan informasi secara konsisten adalah salah satu syarat utama terselenggaranya pasar modal yang wajar, efisien, dan teratur.

Memiliki pasar modal yang wajar, efisien, dan teratur adalah cita-cita setiap negara.

Masihkah Indonesia memiliki cita-cita itu?
Reinhard Nainggolan

Kiriman Leknor Jhon

Comments»

1. Manfred Rupp - November 10, 2008

Bitte dsa ganze auf Deutsch


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: