jump to navigation

Pedoman WBS untuk Good Governance November 10, 2008

Posted by ropeh1 in Topik Hangat.
Tags:
trackback

Senin, 10/11/2008 21:59 WIB

Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS). Sistem ini menciptakan iklim kondusif untuk mendorong pelaporan.

Pedoman ini dirangkum dalam sebuah buku setebal 42 hal. Buku itu berisi segala sesuatu mengenai WBS dan mekanisme penerapannya. Untuk langkah pertama, pedoman ini akan disebar ke berbagai perusahaan, selanjutnya instansi pemerintah.

Meski begitu, Yunus Husein yang bertindak sebagai ketua tim penyusun pedoman mengatakan, pedoman ini tidak harus dilakukan.

“Ini hanya panduan atau himbauan,” jelas Yunus di Graha Niaga, Jl Jend Sudirman, Jakarta Senin (10/11/2008).

Menurut Yunus yang juga ketua PPATK, salah satu cara paling efektif utnuk mencegah dan memerangi praktik Good Governance adalah melalui mekanisme ini. WBS juga dapat menimbulkan keenganan untuk melakukan pelanggaran.

Sistem ini akan membuat masyarakat atau karyawan aktif melapor jika menemukan kejanggalan. Saksi dapat melaporkan kepada unit khusus yang dibuat oleh masing-masing instansi.

Ditegaskan Yunus, kerahasiaan dan keamanan saksi akan dijamin. Untuk itu Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut diajak kerja sama.

“Kami mengandeng LPSK supaya bisa menjaga saksi,” jelas Yunus.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: