jump to navigation

Kasus Pos Belanja Tak Terduga October 12, 2008

Posted by ropeh1 in Topik Hangat.
Tags:
trackback

Assalamualaikum. .
Perkenalkan saya Sri Mulyani, Unit tugas BPK RI Pwk Palembang dan sekarang baru dipindahkan ke Pwk Bangka Belitung.
Kemaren saya membaca email mengenai kasus belanja Tak terduga..Kalau setahu saya, untuk Belanja bantuan termasuk belanja tak terduga memang hanya dianggarkan di Setretariat Daerah atau DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan aset Daerah) kalau daerah itu sudah memiliki DPKAD. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol anggaran belanja bantuan tersebut sehingga bisa lebih tertib.
Kalau kasusnya seperti yang mbak triana sebutkan dibawah, jika ada terjadi kebakaran pasar, sehingga menyebabkan harus adanya rehabilitasi bangunan pasar. Yang perlu di ketahui adalah apakah sudah ada Surat Keputusan dari Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai bencana kebakaran tersebut. Jikalau sudah ada dan sudah dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut bisa dilakukan ( harus dilakukan) dengan menggunakan belanja tak terduga maka sudah bisa diajukan langsung ke bendahara khusus bantuan di Setda. Yang mengajukan dari Dinas Kebersihan pasar, dilengkapi dengan SK Bupati tersebut, bahkan dari kasus yang saya temui pada saat pengajuan tersebut sudah langsung disertakan dengan Kontrak dengan rekanan dan Rencana Anggaran biaya yang dibutuhkan. Karena memang khusus untuk tanggap darurat bisa dilakukan penunjukan langsung pada rekanan. Berkas ini diajukan ke setretariat Daerah maka selanjutnya akan terbit SP2D LS yang akan dicairkan langsung ke rekening
rekanan. Kalau untuk pertangungjawaban, setretariat Daerah sudah lepas, mereka cuma berkepentingan dalam hal pencairan dana saja. Kalaupun ada bukti-bukti lain seperti SPJ atau kontrak lengkap itu biasanya disimpan diDinas Teknis yang mengerjakan saja, sebagai bukti jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap belanja tak terduga tersebut.
 
Demikianlah sedikit komentar saya, dan untuk diketahui khusus untuk belanja tak terduga saat ini juga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD, tapi cukup diberitahukan saja.Terima kasi

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: