jump to navigation

Permendagri 13/2006 October 12, 2008

Posted by ropeh1 in Jawaban Pertanyaan.
Tags:
trackback

Dari Rika R :

bisa diliat pada permendagri 13 2006 buk…biasanya setiap SKPD dipemkab ato pemkot ada nyimpan buku ini:) karnapedoman pengelolaan keuangan daerah lengkap di atur di situ:) ini beberapa pasal tentang belanja tak terduga:

Pasal 134

(1)     
Dasar
pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun­tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

(2)     
Pengeluaran
belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3)     
Pimpinan
instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.

(4)     
Tata
cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
jadi ibu mesti liat perda walikota bukittinggi juga:)

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 162

(1) Keadaan
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.     
bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b.      tidak diharapkan
terjadi secara berulang;

c.      berada diluar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d.     
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(3)  Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak
mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a.     
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b.     
memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

(6) Kriteria
belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a.     
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b.     
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi  pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan
ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8)  Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah
ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia  anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

(11)  Pelaksanaan
pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

itu sedikit dari saya..pengalaman saya baru sedikit bgt bu..maaf kalo ga memuaskan..

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: